Jakarta, KAHMINasional.com – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyampaikan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) fokus dengan pembangunan desa. Sebab, meningkatkan alokasi anggaran dana desa dari Rp20,7 triliun untuk 74.093 desa menjadi lebih dari Rp70 triliun untuk 74.954 desa pada 2023 dan 2024.
“Komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di pemerintahannya yang akan datang. Sehingga, pembangunan desa bisa menghidupkan daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (31/7).
“Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Sehingga, dapat menjadi stimulus pembangunan desa,” sambung Bamsoet, sapaannya.
Eks Presidium MN KAHMI ini melanjutkan, slogan “tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia” harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Pun mesti menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.
“Arah kebijakan penggunaan dana desa harus tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi, antara lain untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa, termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, serta pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” tuturnya.
Menurut Bamsoet, pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa setidaknya memiliki peran sentral dalam dua aspek penting. Pertama, upaya pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data BPS per Maret 2024, kemiskinan di desa mencapai 11,79% atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09%. Dari aspek kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
“Kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antara desa dan kota. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Faktanya, meskipun dari aspek kewilayahan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” ulasnya.
