in ,

KAHMI UNJ: Sishankamrata harus jadi salah satu fokus RUU TNI

Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (KAHMI UNJ), Wawan Saipul Irwan. Dokumentasi pribadi
Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (KAHMI UNJ), Wawan Saipul Irwan. Dokumentasi pribadi

Jakarta, KAHMINasional.com – Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (KAHMI UNJ), Wawan Saipul Irwan, mendorong penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) menjadi salah satu fokus utama dalam muatan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.

“Sebab, sishankamrata jadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman nasional yang semakin kompleks,” ucapnya dalam keterangannya pada Kamis (25/7).

Ia menerangkan, ancaman yang dihadapi sebuah negara dalam menjaga kedaulatan tidak hanya ancaman militer konvensional, tetapi ancaman nonmiliter, seperti terorisme, siber, dan bencana alam. Apalagi, ancaman yang dihadapi Indonesia kian beragam dan kompleks.

“RUU TNI diharapkan dapat menjawab tantangan ini melalui penguatan kerangka kerja sishankamrata yang lebih komprehensif dan adaptif,” jelasnya.

Baca Juga :  Pesan Sekjen KAHMI untuk Panitia Rakornas IV

“Ancaman tradisional, seperti konflik bersenjata dan invasi, masih menjadi perhatian. Namun, ancaman nontradisional, seperti serangan siber, terorisme, dan perubahan iklim, juga tidak bisa diabaikan karena sulit diprediksi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Wawan membeberkan beberapa aspek penguatan sishankamrata RUU TNI. Misalnya, penegasan peran militer dalam pertahanan negara, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan profesional, serta peningkatan alutsista dan teknologi pertahanan.

Menurutnya, substansi RUU TNI juga dapat menekankan pentingnya kolaborasi sipil-militer dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

“Sishankamrata bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan sesuai pengamalan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945,” ujar mahasiswa doktoral Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
.
Publik, ungkap Wawan, juga mengharapkan salah satu fokus utama RUU TNI dapat mengangkat isu kerja sama sipil-militer, terutama dalam operasi civic-mission.

“Operasi ini melibatkan TNI dalam kegiatan nonmiliter, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat sehingga mampu merespons berbagai krisis dengan lebih cepat dan efektif,” tuturnya.

Baca Juga :  KAHMI UNJ Didorong Buat Kajian Nasib Jakarta Pasca-IKN Pindah

Sebagai insan akademis, baginya, RUU TNI menjadi hal fundamental untuk segera disahkan. “Prinsipnya, kami melihat RUU ini penting dalam merespons dinamika global dan regional yang semakin kompleks.”

Sumber :

Fatah S

Berkarier di industri media sejak 2010 dan menjadi penulis buku.