Jakarta, KAHMINasional.com – Ketua Majelis Perguruan Tinggi KAHMI (MPTK), Siti Zuhro, mengakui, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memicu konflik seperti periode sebelumnya. Namun, masih ada persoalan yang muncul.
“Kita tidak bisa menutup mata. Meskipun tidak ada konflik seperti [Pemilu] 2019, tetapi kita punya malah etika dan keadilan,” ujarnya dalam “Halal Bihalal KAHMI” di Jakarta, Rabu (8/5).
Inilah yang menjadi latar belakang MPTK bersama Dewan Pakar KAHMI dan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita untuk mengadakan prasimposium dengan melibatkan semua kader KAHMI yang menjadi pakar berbagai disiplin ilmu. Langkah ini sebagai upaya mengawal hasil pemilu dan memberikan masukan kepada pemerintahan berikutnya.
“Jadi, kita punya SDM yang luar biasa. Kita berikan gagasan-gagasan brilian untuk membenahi negara [dan] bangsa ini,” ucap Wiwiek, sapaannya. Kegiatan juga menggandeng beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Paramadina.
Prasimposium rencananya dilaksanakan pada September 2024. Hasilnya bakal disusun dalam policy brief dan hasilnya diberikan kepada seluruh cabang-cabang kekuasaan.
Sebagai informasi, setidaknya ada sekitar 1.500-an kader KAHMI yang berpangkat profesor dan lebih dari 3.000 lainnya telah meraih gelar doktor. “Kita patut bangga. Bukan sekkadar yakin usaha sampai. [Sudah] sampai kita,” katanya.
Selain prasimposium, juga bakal meluncurkan buku panduan di UII, Februari 2025. Buku panduan ini pun akan disampaikan kepada pemerintah melalui kader KAHMI yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Ini yang kita berikan sehingga suksesi yang akan datang tidak lagi menyaksikan cara-cara yang melanggar etika, hukum, konstitusi. Bangsa ini bangsa yang beradab,” jelas Wiwiek, yang juga pengamat politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
