Kahminasional.com, Ambon – Rapat Kerja Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Raker MW KAHMI) Maluku menghasilkan belasan rekomendasi internal dan eksternal.
Demikian disampaikan Presidium KAHMI Maluku, Ruslan Tawari, usai raker di Kota Ambon, Minggu (20/2).
“KAHMI memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan, keumatan. dan kebangsaan. Oleh karena itu, dalam rekomendasi ini ada dua hal penting, yakni persoalan internal dan eksternal,” ucapnya.
Menyangkut rekomendasi internal, terang Olan, sapaannya, bakal disosialisasikan ke dalam kalangan sendiri.
Adapun terkait rekomendasi eksternal, KAHMI Maluku siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikannya.
“Dalam masalah-masalah eksternal ini ada beberapa persoalan mendasar yang kami meminta perhatian pemerintah untuk sama-sama bisa bersinergi,” tuturnya.
Rekomendasi eksternal dibagi ke dalam berbagai aspek, seperti politik, sosial budaya, dan pendidikan; ekonomi; serta hukum.
Berikut rekomendasi yang dihasilkan dalam Raker KAHMI Maluku 2021-2026:
Politik, Pendidikan, dan Sosial Budaya
1. Mendorong partisipasi KAHMI dalam setiap kebijakan publik terkait permasalahan kesenjangan ekonomi di Maluku;
2. Mendukung pemerintah dalam keragaman budaya, agama, dan segenap kearifan lokal untuk memperkuat relasi kebhinekaan dalam bingkai persaudaraan;
3. Mendorong stabilitas demokrasi guna memperkuat pendidikan politik, baik oleh parpol, pemerintah, civil society, maupun masyarakat;
4. Mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU Daerah Kepulauan melalui pelaksanaan Forum Regional Daerah Kepulauan di Kota Ambon;
5. Mendorong pemerkaran daerah otonomi baru (DOB) di Maluku; dan
6. Bersama pemda mendorong percepatan status pengalihan IAIN Ambon menjadi UIN.
Ekonomi
1. Mendesak pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil, terluar, dan terdepan yang belum menikmati infrastruktur dasar yang layak;
2. Mendesak pemerintah mengembangkan pariwisata, ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan industrialisasi produk-produk unggulan demi penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi;
3. Bersama pemda mendorong pusat menetapkan Kepualauan Banda menjadi destinasi pariwisata nasional;
4. Mendesak dilakukannya upaya yang lebih maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran;
5. Mendukung beroperasinya Blok Masela dan pelaksanaan PI 10% oleh PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) berikut segenap aktivitas multiplier effect dan eksternalitas ekonomi yang terbentuk demi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian adat dan budaya, ekosistem lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
6. Bersama pemda mendorong pusat menentukan kuota penangkapan ikan yang berkeadilan serta sharing PNBP dalam kebijakan penangkapan terukur; dan
7. Bersama pemda mendesak pusat menetapkan kejayaan Maluku sebagai Spice Island yang merupakan identitas kemalukuan.
Hukum
1. Bersama pemda mendesak pusat agar segera merealisasikan regulasi terkait M-LIN dan Ambon New Port;
2. Mendukung penegakan supremasi hukum; dan
3. Mendukung upaya pemberantasan KKN.
