Kahminasional.com, Jakarta – Usulan revisi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga Rp86 triliun dan Rp22 triliun untuk KPU dan Bawaslu dinilai tidak logis.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menilai, usulan itu bertentangan dengan semangat pemilu digelar serentak.
“Tidak ada korelasi positif antara penyelenggaraan pemilu serentak dengan efisiensi bahkan semakin boros,” ujarnya, Rabu (16/2).
“[Usulan anggaran Pemilu 2024] tidak make sense, tidak rasional, di luar akal sehat,” sambung dia.
Padahal, ungkap Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini, efisien menjadi alasan pemilu diselenggarakan serentak.
“Ide dasar pemilu serentak untuk mengurangi atau menekan ongkos sosial, politik, dan ekonomi, serta mengurangi beban anggaran pemerintah daerah,” tuturnya.
“[Namun] itu tidak tecermin dari usulan anggaran biaya pemilu oleh KPU dan Bawaslu,” lanjutnya.
Viva Yoga menerangkan, selalu terjadi peningkatan anggaran pemilu. Pada 2019, nilainya mencapai Rp25,59 triliun atau naik 61% dari Pemilu 2014.
PAN pun meminta KPU dan Bawaslu merevisi usulan anggaran sehingga Pemilu 2024 terlaksana dengan efisiensi.
“[Revisi] usulan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 [dilakukan] secara rasional berbasis kinerja dan efisiensi demi untuk mewujudkan ide dasar penyelenggaraan secara serentak,” tuturnya.
KPU dan Bawaslu juga didorong membuat terobosan dan inovatif guna menekan ongkos pemilu.
Dicontohkannya dengan melibatkan kelompok sipil dalam proses pemilu guna menekan ongkos logistik.
Kemudian, ada pengendalian penggunaan anggaran. “Agar tidak terjadi korupsi,” jelas Viva Yoga.
Lalu, mengingatkan KPPS, PPS, dan PPK bahwa tujuan mereka bertugas bukan untuk berperilaku menyimpang, curang, atau tempat penampung para pencari kerja yang berorientasi honor/uang.
“Untuk itu, KPU-Bawaslu harus membuat program pendidikan politik yang sesuai dengan misi tersebut,” tutup Viva Yoga.
KPU sebelumnya mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Dalihnya, alokasi anggaran tambahan dari pagu 2021.
Perinciannya, anggarannya tahun 2021 Rp8,4 triliun, 2022 Rp13,2 triliun, 2023 Rp24,9 triliun, 2024 Rp36,5 triliun, dan 2025 Rp3 triliun.
“Jadi, totalnya Rp86 triliun,” kata Plt. Ketua KPU, Ilham Saputra, beberapa waktu lalu.
Selain itu, sambungnya, kebutuhan anggaran Pilkada 2024 diprediksi Rp26,2 triliun. Dana berasal dari APBD 2023 dan 2024.
