Kahminasional.com, Jakarta – Akademisi Unisma Bekasi, Rasminto, meminta pemerintah memberikan atensi khusus dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) baru.
Dalam webinar “IKN Nusantara dalam Perspektif Geografi Politik” yang digelar Prodi Pendidikan Geografi Unisma Bekasi, Kamis (27/1), dirinya mendorong demikian karena pemindahan IKN memiliki risiko dalam pembiayaan.
“Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisasi kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali,” kata eks Kabid PTKP Badko HMI Jabodetabeka Banten itu.
Rasminto menambahkan, dampak lingkungan dan mobilisasi sumber daya manusia (SDM) yang menggerakkan percepatan pembangunan juga akan memengaruhi kondisi ekonomi negara selain kenaikan harga tanah.
Oleh karena itu, Anggota Dewan Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (KAHMI UNJ) ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus dan mendalam soal hal-hal terkait pemindahan IKN.
“Pemerintah sangat perlu memperhatikan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur, aspek pembiayaan pembangunan IKN, aspek hankam, aspek lingkungan hidup, serta kesiapan SDM aparatur pemerintah,” tuturnya.
Diskusi ini turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, sebagai keynote speaker; Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin; dosen UNJ, Iqbal Syafrudin;
Ketua Umum FKPPAI, Alam Slamet Barkahl dan Direktur Eksekutif JMN, Ahmad Sulhy.
