Kahminasional.com, Makassar – Pembebasan lahan proyek kereta api Sulawesi Selatan (KA Sulsel) rute Makassar-Parepare akhirnya selesai. Padahal, pekerjaan dimulai sejak 2014.
“Selama ini yang menjadi persoalan menahun pada proyek kereta api Sulsel adalah pembebasan lahannya,” ucap Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, dalam keterangan tertulis.
Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel itu menerangkan, pembebasan lahan menjadi masalah sentral dalam mengerjakan proyek KA Sulsel.
Menurut anggota dewan asal Dapil Sulsel III ini, perlu koordinasi dan sinergi kuat dari pemerintah pusat hingga daerah (pemda), termasuk keterlibatan berbagai pihak.
Karenanya, Fauzi mengapresiasi kinerja Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Juga pihak pemda.”
Baca juga: Muhammad Fauzi Tagih Janji Kemenhub Bangun Kereta Api Sulsel
Proyek KA Sulsel menjadi atensi Komisi V DPR. Pangkalnya, ada lima legislator asal Sulsel yang ditugaskan di Komisi Perhubungan.
Selain Fauzi (Partai Golkar), keempat lainnya adalah Andi Iwan Aras (Partai Golkar), Muh. Aras (PPP), Hamka B. Kady (Partai Golkar), dan Sarce Bandaso (PDIP).
“Kami di Komisi V juga punya tanggung jawab sebagai perwakilan Sulsel untuk terus mengawal terwujudnya kereta api ini,” kata Fauzi.
Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa, sebelumnya menyatakan, proyek KA Sulsel ditargetkan beroperasi pada 2022. Ini sesuai komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pengerjaan konstruksi ditargetkan rampung Agustus mendatang. Dua bulan berselang, KA Sulsel diharapkan dapat beroperasi.
“Setelah konstruksi nyambung, diperlukan pengujian dan commissioning untuk pemastian keselamatan operasi,” ujarnya.
Dirinya optimistis target tersebut terealisasi. Alasannya, pembebasan lahan di Maros dan Pangkep telah rampung. Hanya tersisa pekerjaan pemasangan rel.
Tahap berikutnya, jalur ke Kota Makassar, telah masuk fase konsultasi publik.
“Proyek ini adalah cikal bakal kereta api di trans-Sulawesi yang menjadi perhatian pusat dan perlu kita kawal bersama,” pungkasnya.
