Oleh Rasminto, pakar geografi manusia Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Daerah Khusus Jakarta (PPWK DKJ), dan Wabendum MN KAHMI
“IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.”
Ada yang berbeda pada perayaan Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, upacara diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, tetapi tahun ini akan diselenggarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ini tentunya sangat relevan dengan kalimat di atas, bagaimana IKN Nusantara bukan hanya simbol kebangkitan bangsa, tetapi juga mercusuar harapan dan kemajuan ekonomi Indonesia.
Sehingga, Upacara Kemerdekaan RI tahun 2024 ini menjadi momentum fenomenal bagi Indonesia. Sebab, upacara kemerdekaan tahun ini menandai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN, langkah besar dalam rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah baru yang lebih ramah lingkungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. IKN juga dirancang sebagai kota pintar (smart city) dan berkelanjutan sehingga penyelenggaraan upacara kemerdekaan di sana menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang lebih maju, modern, dan inklusif.
Penyelenggaraan upacara di IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan semangat persatuan di seluruh negeri sehingga juga memberikan pesan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi merata ke seluruh wilayah. Sebagai acara penting, upacara ini akan menarik perhatian dunia internasional. Ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan prestasi dan rencana masa depannya. Selain itu, dampak ekonomi dari IKN Nusantara juga sudah terlihat, khususnya sektor pariwisata dan perhotelan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (RRI, 6/5/2024) mengatakan, imbas IKN dengan adanya kenaikan tingkat kunjungan wisatawan ke Kaltim pada beberapa bulan terakhir naik antara 30-40%, terutama April 2024 yang merupakan momentum libur Idulfitri. Sepanjang 2023, tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman), juga mengalami kenaikan drastis, yakni wisnus sebanyak 9.242.915 orang atau naik 401,87% dari target yang ditetapkan sebesar 2,3 juta.
Sejarah awal IKN Nusantara
Indonesia memasuki era baru, yang ditandai langkah fenomenal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengumumkan rencana pembangunan IKN pada Agustus 2019 di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini didasari keinginan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, penurunan muka tanah, dan banjir. Dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan di Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sebab, pembangunan IKN menunjukkan fokus pembangunan atas masalah Infrastructure gap: semakin kecil gapnya, semakin besar peluang mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
Selain itu, pemindahan ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia timur, yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Pernyataan tersebut diperkuat pendapat tokoh masyarakat Jawa sekaligus anggota DPRD Kalimantan Timur, Saefuddin Zuhri (Antara, 6/12/2023). Ia mengatakan, “Kalau dulu ada istilah pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sekarang sudah banyak proyek besar nasional dikerjakan di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, terlebih dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi IKN, maka program dan sasaran pembangunan secara nasional akan berpindah ke sekitar IKN dan wilayah penyangga lainnya.”
Proyek pembangunan IKN Nusantara bukan hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, seperti gedung pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup konsep pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem di Kalimantan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar (smart city) dengan infrastruktur modern dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup.
Proses awal pembangunan ini melibatkan perencanaan yang detail, pengadaan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah juga berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat lokal, dalam pembangunan IKN untuk memastikan bahwa proyek IKN dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai dinamika dan tantangannya.
Tantangan geografis dan masalah lingkungan
Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidaklah mudah. Pada praktiknya, menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah ini memiliki beragam bentuk lahan, mulai dari daerah berbukit hingga gambut yang rentan kebakaran. Selain itu, keberadaan sungai dan rawa menambah kesulitan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan. Tantangan ini memerlukan kecermatan, teknologi, dan teknik konstruksi yang maju, serta perencanaan yang matang untuk memastikan keamanan kota yang keberlanjutan.
Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara menghadapi tantangan klimatologi, seperti curah hujan tinggi dan potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, bahkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang bisa berdampak negatif pada pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dirasakan sebagai tantangan dalam proses pembangunan IKN.
Menurut keterangan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto (CNBC, 5/8/2024), berdasarkan data normal curah hujan selama 30 tahun (1991-2020), pola hujan di IKN memiliki karakteristik hujan dengan intensitas >150 mm/bulan yang terjadi sepanjang tahun. Sehingga, pemerintah, dalam hal ini BNPB, melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mendukung target pembangunan IKN tepat waktu. Menurut Kepala BNPB, Suharyanto (Okezone, 3/8/2024), operasi TMC untuk wilayah Kalimantan Timur telah dimulai sejak 15 Juli 2024 sampai hari ini dengan jumlah 119 sorti penerbangan dengan total bahan semai 111 ton NaCl dan 8 ton CaO.
Permasalahan lingkungan juga perlu menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan konservasi hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang kaya di wilayah IKN. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi dan gangguan pada ekosistem, yang memerlukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN dan kesejahteraan penduduk lokal.
Tantangan geopolitik
IKN Nusantara juga berada di tengah-tengah dinamika geopolitik kawasan, yang melibatkan negara-negara ASEAN dan kekuatan besar, seperti China dan Amerika Serikat. Kawasan Laut China Selatan, yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, merupakan zona dengan banyak klaim teritorial yang dipersengketakan oleh beberapa negara ASEAN.
Secara spesifik, kawasan IKN Nusantara berada dekat dengan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), kawasan yang termasuk dalam lintasan ALKI II, yang menghubungkan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa melalui Selat Makassar. ALKI II adalah salah satu jalur laut internasional yang diakui, memungkinkan pelayaran kapal asing tanpa memerlukan izin dari Indonesia selama tetap berada di perairan internasional dan mematuhi hukum internasional.
Terkait dengan konflik kawasan, lokasi IKN Nusantara yang relatif dekat dengan Laut China Selatan membawa potensi dampak dari ketegangan di wilayah tersebut. Laut China Selatan merupakan area strategis yang diklaim beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim teritorial yang tumpang tindih dan aktivitas militer China di wilayah ini telah menimbulkan ketegangan, yang juga melibatkan kehadiran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan regional.
Fakta lainnya adalah pengaruh Amerika Serikat dengan kebijakan “pivot to Asia” dan operasi kebebasan navigasinya juga terlibat aktif dalam menjaga jalur perdagangan dan mendukung para sekutunya di kawasan tersebut. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut untuk menjaga stabilitas regional sekaligus melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia.
